Garteks Sukabumi Tolak Keras Peraturan Pemerintah Tapera

SUKABUMI – Gelombang penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), terus berlangsung di Kabupaten Sukabumi, khususnya bagi kalangan buruh.

Kali ini, selruh buruh yang tergabung dalam wadah Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit Sepatu dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Sukabumi, telah menolak keras terkait peraturan tentang Tapera tersebut. Karena, telah memberatkan para kaum pekerja.

Bacaan Lainnya

Alasan Tapera Dinilai Hanya Membebani Pekerja, Harus Ditinjau UlangMardani Ali Sera : Awas Tapera Seperti Jiwasraya dan AsabriPHK Sepihak, Serikat Garteks-Ksbsi Sukabumi Kecam PT BIG

Penolakan ini, dilatarbelakangi karena pemangkasan gaji pekerja akibat peraturan tersebut. Sehingga, akan membebani para pekerja. Lantaran, peraturan tersebut telah mewajibkan potongan gaji bagi para pekerja sebesar 3 persen.

Ketua DPC FSB GARTEKS-KSBSI Kabupaten Sukabumi, Abdul Aziz Pristiadi kepada Radar Sukabumi, ditengah kondisi ekonomi yang semerawut, termasuk daya beli masyarakat yang menurun pemerintah mengeluarkan PP 21 Tahun 2024, perubahan dari PP 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

“Iya, itu ada yang baru dalam perubahan peraturan tersebut, yaitu bebannya kemudian diberikan juga kepada pekerja atau buruh. Tentu ini akan menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat khususnya kaum buruh,” kata Abdul Azis kepada Radar Sukabumi pada Selasa (18/06).

Apabila melihat Pasal 15 dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sambung Abdul Azis, telah menjelaskan bahwa beban potongan besarannya adalah 3 persen dari pendapatan bersih pekerja atau buruh dengan komposisi pekerja atau buruh sebesar 2,5 persen dan pemberi kerja atau pengusaha sebesar 0,5 persen.

“Aturan ini jelas-jelas malah akan menambah beban pekerja atau buruh. Beban iuran Tapera ini, bahkan tidak sebanding dengan kenaikan upah di tahun sebelumnya yang persentasenya tidak sampai 1 persen,” tandasnya.

Sebab itu, FSB GARTEKS-KSBSI Kabupaten Sukabumi, telah menolak keras dengan adanya PP 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. “Iya, kami mengistilahkan peraturan itu sendiri, bahwa Tapera bukan tabungan perumahan rakyat, tetapi tambahin penderitaan rakyat,” pungkasnya. (Den)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *