Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Segera Siapkan Bantuan Hukum

SUKABUMI – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi, mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dua Raperda tersebut yakni, Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG). Keduanya, sejauh ini sudah masuk kepada panitia khusus (Pansus).

Bacaan Lainnya

Bagian Hukum Setda Kota Bumi Siapkan 6 PropemperdaBagian Hukum Sosialisasikan JDIH ke Sekolah dan Perguruan TinggiEmpat Perda Kota Sukabumi baru Rampung

“Sekarang memang tahapannya sudah dibentuk Pansus DPRD, pekan ini Pansus sudah mulai bekerja dan melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Kedua Raperda itu di gabung dalam satu Pansus,” kata Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Yudi Pebriansyah kepada wartawan, Selasa (28/5).

Yudi menjelaskan, Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, sebelum di sampaikan ke DPRD, Bagian Hukul Setda Kota Sukabumi telah melakukan uji publik.

Misalnya saja, dengan mengundang semua stakeholder, mulai dari himpunan advokat, termasuk dari unsur akademisi untuk memberikan saran dan masukannya.

“Pada pekan kemarin, kami juga telah melakukan harmonisasi dengan Kemenhumkam, yang dilanjut dengan pembahasan dewan melalui Pansus, kemudian ada pembulatan. Kami juga fasilitasi ke provinsi yang kemudian turun penandatanganan dari Kemendagri, baru ditetapkan menjadi Raperda,” jelasnya.

Menurutnya, Perda Bantuan Hukum itu merupakan amanat dari Undang-undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 19 diamanatkan bahwa daerah dapat mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin, sepanjang kemampuan daerah.

“Tingkat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum di Kota Sukabumi cukup ada, dan menang harus ditangani, sebagai bentuk persamaan hukum. Bantuan hukum ini untuk semua aspek hukum, baik itu pidana, perdata bahkan sampai tata usaha negara, dalam prakteknya disesuaikan dengan kebijakan,” bebernya.

Masih kata Yudi, dalam bantuan hukum nantinya pemerintah bakal mengalokasikan anggaran senilai Rp7,5 juta untuk satu perkara yang berkekuatan hukum tetap. Nilai tersebut, disesuaikan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Barat, seperti Kabupaten Sukabumi Rp5 juta, dan Kota Bogor sampai Rp10 juta untuk satu perkara.

“Tahun 2025 nanti setelah Perda ini disahkan, akan kita anggarkan untuk lima perkara dahulu,” ucapnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *