Catat, Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjara 4 Tahun

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta didorong berani dan tegas dalam menindak praktik pemberi politik uang. Demikian penegasan pengamat hukum Abdul Haris menanggapi kasus dugaan politik uang oknum caleg Dapil DKI Jakarta 6 dalam keterangannya, Senin (25/3).

“Bawaslu harus berani jika menemukan kasus-kasus politik uang. Saya melihat secara hukum pada Pemilu 2024 ini, banyak pelanggaran yang dilakukan. Apalagi laporannya sudah masuk di Bawaslu Jakarta Timur,” kata Abdul Haris

Bacaan Lainnya

Bawaslu Jabar : Sanksi Pidana Politik Uang Bisa Timpa Siapa SajaBawaslu RI : Awas Politik uang Kampanye Pada Masa TenangHasil Survei Denny JA, 66,5 Persen Pemilih di Jabar 7 Dapat Dipengaruhi Politik Uang

Haris mendesak Bawaslu tegas menegakkan hukum atau memberikan sanksi bagi siapa pun pelaku praktik politik uang. Dengan cara itu, akan ada efek jera.

Menurut Haris, ancaman hukuman terhadap praktik politik uang sesungguhnya sangat kuat. Tidak hanya pemberi, tetapi juga penerima mendapatkan hukuman berat.

Pasal 523 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya sebagai imbalan secara langsung/tidak langsung dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal R48 juta.

Penulis: RMOL

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *