Eks Kades di Serang Didakwa Jual Tanah Aset Pemda

Serang

Mantan Kepala Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, pada 2007, Marhum jadi terdakwa penjualan aset milik pemerintah daerah Kota Serang, Banten. Dia menjual aset daerah yang saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Serang seluas 1.991 meter persegi dengan cara memalsukan dokumen dan tanda tangan.

Marhum didakwa Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aset pemda tersebut dijual oleh terdakwa dan merugikan keuangan negara Rp 218 juta berdasarkan audit Inspektorat Pemkot Serang pada 11 Mei 2023.

Jaksa penuntut umum (JPU) Endo Prabowo dalam dakwaannya menyebut Desa Bendung memiliki aset berupa beberapa tanah bengkok. Salah satunya adalah di Blok 003 Kampung Sirukem seluas 1.991 meter persegi. Aset itu tercatat pada daftar himpunan objek pajak, pajak PBB di sistem manajemen informasi objek pajak.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Pada Juli 2012, Terdakwa melakukan tukar-menukar sehingga terjadi pelepasan aset tanah Desa Bendung Blok 003 Kampung Sirukem kepada almarhum Ustaz Hafifi dengan tanah penukar 2 petak sawah,” kata Endo di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (14/3/2023).

Tanah penukar itu masing-masing 687 meter persegi dan 1.680 meter persegi di Kampung Sirukem di Blok Sirukem persil 003. Setelah ditukar, dua tanah ini oleh terdakwa tidak dimasukkan pada aset Desa Bendung.

“Pada 2013, tanah seluas 687 meter persegi terdakwa jual Rp 17 juta dan tanah seluas 1.680 meter terdakwa jual sebesar Rp 35 juta,” ujar Endo.

Agar ada anggapan tanah itu dilakukan tukar penukar aset bengkok, kata Endo, terdakwa membuat surat keputusan kepala desa. Ia lalu meminta seseorang bernama Idris, yang saat ini sudah almarhum, membuat surat keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Bendung tentang persetujuan penukaran aset itu. Padahal BPD tidak pernah menyetujui, bahkan tidak pernah diajak musyawarah.

“Terdakwa memerintahkan Idris membuat dan memalsukan tanda tangan yang di dalamnya keputusan BPD,” katanya.

Selain memalsukan tanda tangan, terdakwa memalsukan risalah musyawarah rapat desa. Dua tanah hasil tukar-menukar aset desa itu oleh terdakwa kemudian dijual kepada orang lain.

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terdapat kerugian negara Rp 218 juta atas dugaan tindak pidana korupsi pelepasan hak atas jual beli tanah aset desa kepada pihak lain,” papar Endo dalam dakwaannya.

(bri/dnu) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *