Diduga Terjadi Penggelembungan Suara di Dapil 2, Partai Demokrat DKI Jakarta Laporkan ke Bawaslu

JAKARTA – Dugaan penggelembungan perolehan suara makin santer terjadi diberbagai daerah. Sebab itu, dugaan tersebut tertuju kepada penyelenggara Pemilu 2024.

Salah satunya diduga terjadi di KPU DKI Jakarta. Oleh karena itu, Partai Demokrat DKI Jakarta melaporkan dugaan penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu untuk partai tertentu di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta Utara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Bacaan Lainnya

Jusuf Kalla : Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah, Diatur Orang Punya Uang!Ada Isu Jual Beli Pemindahan Suara Dibalik Motif Pengrusakan Rumah PPK CibeuremTerbukti Memainkan Suara Caleg, KPU Pecat Lima Anggota PPK

“Kemarin, kami secara resmi melapor ke Bawaslu DKI Jakarta di Jalan Letjen MT Haryono No 5, Pancoran Jakarta terkait dugaan penggelembungan suara di Dapil 2 Jakarta Utara,” ujar Ketua DPD Demokrat DKI Mujiyono, dikutip dari Antara, Kamis (14/3/2024).

Dikatakannya, pihaknya mendesak sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk segera melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terkait dugaan tindak pidana pemilu terkait penggelembungan suara tersebut.

Menurut dia, penyelenggara pemilu diduga dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia menduga adanya kekeliruan dalam penginputan data D Hasil kecamatan DPRD Provinsi DKI pada 4 Maret 2024 di Kecamatan Cilincing atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Kecamatan).

“Akibatnya perolehan suara di tingkat provinsi terjadi penggelembungan atau kenaikan pada partai tertentu di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Cilincing Jakarta Utara,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Jakarta Yunus Adhi Prabowo mengatakan, laporan atas dugaan penggelembungan suara di Dapil 2 Jakarta Utara itu dilengkapi dengan bukti-bukti.

Salah satunya, lanjut dia, laporan ke Panwaslu Cilincing dengan tiga lembar catatan kejadian khusus dan data-data di TPS yang diduga telah terjadi penggelembungan suara partai tertentu.

“Hari ini ada dua laporan yang dibuat oleh Partai Demokrat DKI Jakarta, yaitu berdasarkan formulir laporan nomor  019/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 yang dibuat oleh Mujiyono selaku Ketua DPD DKI,” ujarnya.

“Dan formulir laporan nomor 021/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 yang dibuat oleh Firmansyah selaku Sekretaris BAPPILU Partai Demokrat DKI Jakarta,” tambah Yunus.

Pelaporan penggelembungan suara itu dilayangkan Partai Demokrat ke Bawalsu DKI pada 10 Maret 2024. Sementara, pelaporan kepada Bawaslu RI dilakukan pada 8 Maret 2024 lalu, pungkasnya. (Ron/ Ant)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *