Kades dan Apdesi Serukan Boikot Pemilu 2024 Jika Masa Jabatan 9 Tahun Tak Disahkan

JAKARTA, Lingkarjateng.id –  Para Kades dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut janji dari DPR yang hendak mengesahkan revisi kedua tentang UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kades dan Apdesi pun menggelar aksi dan menggeruduk Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024.

Para Kades dan Apdesi dalam tuntutannya menyampaikan jika aksi mereka tidak medapatkan respons maka akan memboikot pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak hanya itu, bahkan mereka menyatakan siap untuk tidak pulang dan bermalam di Senayan.

Hal tersebut lantaran tuntutan mereka ternyata hanya menjadi janji-janji politik belaka, tanpa realisasi nyata. Padahal, pembahasan revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah berjalan sejak setahun belakangan. Namun hingga sekarang, janji tersebut belum terealisasi dan hanya menerima janji serta harapan palsu belaka.

Tidak hanya itu, aksi menuntut disahkannya revisi UU Desa No.6 Tahun 2014 dengan menggelar aksi di Senayan, juga telah berlangsung untuk kali ketiga.

Demo ke Senayan, 273 Kades asal Grobogan Siap Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Adapun beberapa hal penting yang diusulkan dalam revisi UU Desa No.6 Tahun 2014, antara lain kenaikan anggaran Dana Desa (DD), terkait penambahan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun, dan pengaturan mengenai pelaksanaan Pilkades bila tidak ada calonnya maka keputusan bisa ditetapkan panitia Pilkades.

Massa aksi datang dari berbagai daerah, mulai dari Kudus, Demak, Rembang, Ponorogo, Pasuruan, Cilacap, Banyumas, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Bengkulu, Palembang, Polewali Mandar, dan lain sebagainya.

Hingga pukul 09.30, belum ada satu pun pimpinan dan anggota DPR yang hadir menemui massa aksi di Senayan. Bahkan beberapa kali nama Ketua DPR RI, Puan Maharani disebut-sebut untuk hadir menemui mereka. (Lingkar Network | Arif Prayoga – Lingkarjateng.id)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *