Hak Politik Presiden: Perspektif Hukum dan Etika

Jakarta

Baru-baru ini kita semua disuguhkan pemberitaan media tentang pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan boleh berkampanye politik dan boleh memihak terhadap pilihan politiknya sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak hanya pemberitaan di media, pernyataan Presiden Jokowi dalam bentuk potongan video tersebar luas melalui kanal media sosial dan memantik reaksi publik secara umum dengan berbagai komentar positif dan negatif.

Memisahkan Jokowi secara personal sebagai figur yang memiliki hak politik dan pilihan politik yang sama dengan warga negara lainnya dengan Jokowi sebagai presiden (kepala pemerintahan dan kepala negara) semakin sulit diinterpretasikan dalam situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Di sisi lain, konstitusi telah menggariskan secara tegas bahwa Jokowi harus menjalankan dengan selurus-lurusnya dan setegak-tegaknya terhadap konstitusi, undang-undang, dan seluruh peraturannya sebagai seorang Presiden.

Pandangan Ahli/Akademisi


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di samping publik secara umum, kalangan ahli/akademisi juga mengkritik keras terhadap pernyataan Presiden Jokowi karena dianggap melanggar etika dan moral, serta tidak bisa menunjukkan sikap netral dalam Pemilu 2024 yang tentu berimplikasi terhadap masa depan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dian Kus Pratiwi dalam rilisnya menyatakan, pernyataan dan sikap Presiden Jokowi telah memperkeruh dan menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kampanye Pemilu dan Pilpres 2024 yang sudah berjalan secara relatif demokratis selama akhir 2023 dan menjelang Februari 2024. Menurutnya, pemaknaan hak politik presiden harus dimaknai secara komprehensif dan holistik atau tidak hanya difokuskan kepada kebolehan presiden berpihak dan ikut serta dalam kampanye politik, tapi juga harus memperhatikan etika pemilu dan etika di dalam menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana amanah reformasi 1998 yang telah diperjuangkan oleh segenap elemen bangsa.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti berpandangan bahwa hak kampanye dan keberpihakan Presiden Jokowi di Pemilu 2024 meskipun tidak menggunakan fasilitas negara justru bertentangan dengan asas pemilu, yakni adil terhadap seluruh peserta pemilu karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana seorang presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Sejalan dengan Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga Henri Subiakto menyatakan meskipun regulasi membolehkan presiden untuk berkampanye dan secara hukum tidak salah, tetapi secara etika dan moral justru tidak patut dilakukan karena akan mendegradasi Presiden Jokowi sebagai seorang negarawan.

Kewajiban dan Hak Politik Presiden

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bunyi norma Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 merupakan rambu-rambu yang harus dijalankan oleh Presiden Jokowi untuk memegang teguh sumpah dan janji presiden yang telah diucapkan sebelum dirinya menjalankan tugas-tugasnya. Netralitas seorang presiden sangat penting untuk mencegah abuse of power yang akan merusak tatanan pemerintahan dan berpotensi terhadap terganggunya sistem demokrasi dan hak sosial politik di Indonesia. Hal tersebut juga selaras dengan substansi Tap MPR VI/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang harapannya mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan: Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. Presiden di dalam menjalankan hak politiknya untuk berkampanye dalam pemilu dilarang menggunakan fasilitas negara sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan d UU Pemilu. Larangan tersebut wajib dipatuhi oleh presiden untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan di luar pelayanan publik secara umum.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 21 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) UU HAM menyebutkan: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berdasarkan UU Pemilu dan UU HAM tersebut, Presiden Jokowi memiliki argumentasi kuat bahwa penggunaan hak politiknya dalam hal kampanye politik tidak melanggar hukum dan tidak bisa disalahkan, mengingat UU Pemilu dan UU HAM mengatur hak politik presiden dengan jelas sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara atau hal-hal lain yang menggunakan keuangan negara (APBN/APBD).

Meskipun, dalam pandangan sebagian ahli/akademisi terhadap pilihan dan sikap politik Presiden Jokowi yang cenderung mengafirmasi keberpihakan terhadap capres-cawapres tertentu, namun sepanjang tidak melanggar hukum dan mengikuti aturan main sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Pemilu, maka kita semua patut menghargai hak dan pilihan politiknya dalam Pemilu 2024 ini. Intinya, apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sepanjang berhubungan dengan hak politiknya secara personal dan tidak menjadikan kekuasaan untuk mengintervensi penyelenggara pemilu dan semua kekuatan negara (abuse of power), maka implementasi hak politik tersebut adalah hal biasa yang tidak perlu dibenturkan dengan konsep etika dan moral yang cenderung sulit ditemukan dalam realitas politik di negara kita.

Ribut Baidi advokat dan dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM), Pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

Simak juga ‘Momen Jokowi-Prabowo di Jateng: Resmikan Graha Akmil-Makan Bakso’:

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *