Pungutan Retribusi di Kawasan Pasar Anyar Dipertanyakan, Pengamat: Itukan Jalan Umum

Palapanews.com Pungutan retribusi parkir yang berada di kawasan Pasar Anyar Kota Tangerang menjadi keluhan bagi masyarakat yang hendak melintas. Sebab, ketika hendak ingin melintas di kawasan tersebut, masyarakat dikenakan biaya retribusi, dan pungutan parkir saat hendak parkir di Pasar Anyar.

Pungutan parkir sebanyak dua kali ini terdiri dari retribusi yang dilakukan oleh PT Tangerang Nusantara Global (TNG) serta pungutan dari petugas parkir di Pasar Anyar. Melihat kondisi seperti ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Hasanudi BJ menyampaikan, selayaknya ketika masyarakat melintas di kawasan tersebut tidak perlu dipungut retribusi atau biaya. Sebab, itu merupakan jalan umum untuk kepentingan masyarakat.

“Seharusnya pintu/keluar di kawasan Pasar Anyar yang dikelola oleh PT TNG dibongkar, sehingga tidak ada lagi retribusi karena itu adalah jalan umum. Dan, petugas dari PT TNG tidak perlu lagi menarik retribusi,” ucap Hasanudin BJ, Jumat, 15 Desember 2023.

Pria yang akrab disapa BJ ini menambahkan, jalan umum itu dibangun melalui pajak yang dibayarkan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Lalu, kenapa harus dipungut lagi retribusinya.

“Harus dihilangkan, apabila ada peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan retribusi di kawasan Pasar Anyar ya harus dicabut. Sebab, itu adalah jalan untuk dilintasi,” tegas BJ seraya menambahkan, ini menjadi beban bagi masyarakat yang mellintas dan masyarakat yang hendak belanja ke Pasar Anyar. “Yang hanya melintas dikenakan biaya, dan yang belanja harus keluar biaya dua kali,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tangerang juga mengkritisi tentang penataan kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A.Damyati, dan Jalan Kali Pasir. Dimana, dalam proses penataannya, Pemerintah Kota Tangerang dinilai belum berhasil dalam menata kawasan tersebut. Tapi, yang ada adalah retribusi atau pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan, khususnya di Jalan Kisamaun.

“Surat dari Wali Kota Tangerang itu adalah Peraturan WaliKota (Perwali) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2022 kan menata dan mengelola, bukan berarti melakukan pungutan biaya kepada pedagang. Disini juga terjadi kerancuan, dimana pedagang berjualan di jalan umum. Lalu, dipungut biaya. Jangankan dipungut biaya, berjualan di jalan umum saja tidak boleh,” tegasnya.

BJ mengungkapkan, coba dicek lagi surat dari Wali Kota Tangerang apakah ada disuruh untuk melakukan pungutan retribusi , padahal itu jalan umum.

“Jika ada aturan yang mengharuskan memungut biaya, tentunya harus diperkuat dengan landasan hukum yang kuat. Jika tidak kuat, tentunya kepala daerah yang mengeluarkan surat itu harus bertanggungjawab,” terangnya.

“Jalan umum tidak boleh dipungut biaya, dan tidak boleh juga ditutup sementara, kecuali ada kegiatan tertentu contohnya seperti adanya kegiatan Car Free Day, jalan itu ditutup sementara dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, setelah itu harus dibuka lagi untuk melintasnya kendaraan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Tangerang Nusantara Global, Edi Chandra ketika dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat tentang peraturan yang mengatur soal pungutan retribusi di kawasan Pasar Anyar yang merupakan jalan umum belum menjawab hingga berita ini ditayangkan.(ydh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *